April 15, 2021

LINTAS HUKUM ONLINE

Mengungkap Fakta Data yang Diulas Secara Tegas dan Transparan

Seputar BLT UMKM: Cara Daftar, Syarat, hingga Pencairan “BANTUAN ITU BUKAN PIJAMAN ATAU KREDIT, MELAINKAN HIBAH”

Spread the love

Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi virus corona.

Padahal, pelaku UMKM juga masih bisa mendaftarkan atau mengajukan diri meskipun alamat tempat usahanya berbeda dengan alamat di KTP dengan syarat menyertakan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Surat Keterangan Usaha (SKU) bisa didapatkan dari desa tempatnya berusaha.

Surat tersebut harus diberikan atau dilampirkan saat mendaftar.

Adapun data yang harus diisi dan disiapkan oleh calon penerima diantaranya sebagai berikut:

– Nomor Induk Kependudukan (NIK)

– Nama lengkap

– Alamat tempat tinggal sesuai KTP

– Bidang usaha

– Nomor telepon

Program BLT UMKM atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan nominal sebesar Rp 2,4 juta tersebut diperpanjang hingga akhir November 2020.

Mengutip Lintashukumonline.com , pemerintah bahkan menambah target jumlah penerima BLT UMKM, dari 9 juta penerima menjadi 12 juta penerima.

Pencairan dana BLT UMKM bisa dilakukan setelah mendapat SMS dari BRI.

Selain itu bisa diusulkan ke:

– Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum

– Kementerian/lembaga

– Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK

– Pendaftar bisa melengkapi data usulan dengan memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

NIK

Nama lengkap

Alamat tempat tinggal (sesuai KTP)

Bidang usaha Nomor telepon

Bantuan itu nantinya akan disalurkan ke penerima melalui nomor rekening yang bersangkutan secara langsung dan tidak bertahap.

Bantuan itu bukan pinjaman atau kredit, melainkan hibah. Sehingga penerima tidak akan dikenai biaya apa pun dalam proses penyalurannya.

(Bardan s)