April 15, 2021

LINTAS HUKUM ONLINE

Mengungkap Fakta Data yang Diulas Secara Tegas dan Transparan

PILKADES SERENTAK 13 DESEMBER 2020 DI KAB. BEKASI KEMBALI DITUNDA

Spread the love

MLH, Bekasi
Rencana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bekasi yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020, akhirnya kembali ditunda sampai tanggal 20 Desember 2020 mendatang. Hal ini didapat dari meeting confrens antara Mendagri Tito Karnavian dengan beberapa Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten yang wilayahnya melaksanakan Pilkades. Keputusan ini diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Mendagri.
Di Kabupaten Bekasi ada 16 Desa yang melaksanakan Pilkades serentak, dan seharusnya tinggal melaksanakan pencoblosan pada tanggal 13 Desember 2020, diundur sampai tanggal 20 Desember 2020. Karena terkait aturan Mendagri tentang Protokol Kesehatan yang membatasi Pemilih maksimal 500orang/TPS, dengan adanya aturan baru tersebut maka akan ada penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Uji menyampaikan, SK tersebut, Mendagri meminta persatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak sekitar 500 Daftar Pemilihan Tetap DPT. Di mana sebelumnya per satu TPS sebanyak sekitar 1000 DPT.

“Ya kan sebelumnya dalam Pilkades di 16 Desa di 11 Kecamatan terdapat 235 TPS, kini di tambah menjadi 443 TPS dengan jumlah total hampir 233 ribu lebih DPT, ” kata Uju kepada awak media usai zoom meeting dengan Mendagri, Kamis (10/12).

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Ida Farida mengatakan, untuk persiapan akan berdampak pada personel dan pembiayaan.

“Karena dengan bertambahnya TPS, maka akan bertambah pembiayaan,” ujarnya.

Selain itu, dengan adanya pertambahan personel juga perlu di dukung dengan honor dan lain sebagainya. “Insya Allah ini akan segera diselesaikan oleh Pemkab Bekasi, tandasnya.

Dengan adanya perubahan ini banyak warga Desa yang melaksanakan Pilkades menjadi bingung dengan perubahan aturan tersebut. Seperti yang di sampaikan oleh salah seorang warga Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan

“Kita sebagai warga masyarakat yang melaksanakan Pilkades, dibuat bingung oleh aturan yang selalu berubah ubah, sebelumnya sudah ditetapkan tanggal 19 April 2020, tapi karena pandemi Corona diundur, setelah menunggu selama 7 bulan, ditentukan hari pencoblosan pada tanggal 13 Desember, tapi ternyata diundur pada tanggal 20 Desember, padahal lembar Undangan telah diberikan, menjelang hari H malah diundur lagi dengan aturan baru yang membatasi Pemilih”. Ujar Sutrisno.

( Bardan syahputra )