April 15, 2021

LINTAS HUKUM ONLINE

Mengungkap Fakta Data yang Diulas Secara Tegas dan Transparan

PEMISAHAN ASET PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI DISEPAKATI Rp155 Miliar

Spread the love

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyepakati nilai kompensasi pemisahan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Bhagasasi.

Nilai kompensasi pemisahan aset perusahaan pelat merah yang kini masih dimiliki kedua daerah tersebut disepakati sebesar Rp155 miliar. Nantinya, Pemkot Bekasi harus membayarkan nilai kompensasi tersebut ke Pemkab Bekasi.

Penentuan besaran angka nilai kompensasi aset ini diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Pemkab Bekasi dan Pemkot Bekasi yang didampingi jaksa pengacara negara. Serta, disaksikan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat selaku mediator pemisahan perusahaan milik daerah itu.

Gatot menjelaskan besaran nilai kompensasi yang akan dibayarkan Pemerintah Kota Bekasi atas penyerahan aset PDAM Tirta Bhagasasi yang berada di Kota Bekasi disepakati setelah pihaknya memberi kuasa kepada Kejaksaan Negeri Cikarang selaku jaksa pengacara negara untuk menyelesaikannya.

“Pemkab Bekasi dengan pertimbangan kepastian hukum dalam proses penyelesaian pemisahan aset yang tidak pernah ada titik temu atas nilai kompensasi yang akan diberikan Pemkot Bekasi selanjutnya memberi kuasa kepada jaksa pengacara negara Kejaksaan Negeri Cikarang dalam penyelesaiannya,” katanya.

Pemberian kuasa itu, kata dia, menghasilkan kesepakatan baru yakni menghilangkan nilai ambang batas bawah dan atas yang menjadi penyebab perbedaan pendapat terkait besaran nilai kompensasi.

“Musyawarah tanggal 14 Desember 2020 menghasilkan kesepakatan menghapus saran atau notisi BPKP terkait nilai batas atas dan bawah. Ditindaklanjuti pada rapat 18 Desember 2020 yang memutuskan BPKP Jabar menyetujui penghapusan nilai batas dan memutuskan mengacu analisa dan evaluasi penilaian KJPP yakni sebesar Rp155  miliar.

“Progres pemisahan bisa dikatakan sudah berjalan 90 persen. Saya pastikan sudah tidak ada masalah lagi baik saya maupun Pak Bupati,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dilansir dari Antara, Senin (25/1/2021).

“Apabila DPRD sudah menyetujui nilai kompensasi yang telah ditentukan BPKP Jabar, dimungkinkan dalam waktu dekat ini proses pemisahan aset PDAM-TB akan segera selesai, selanjutnya dituangkan dalam perjanjian antara Bupati dan Wali Kota Bekasi,” katanya.

Rahmat menjelaskan, kesepakatan ini akan disampaikan ke DPRD Kota Bekasi. Karena, hal ini menyangkut aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dipisahkan.

Penyelesaian pemisahan saham dan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi, kini menemui titik terang dan setuju besaran nilai yang akan di bayarkan oleh Kota Bekasi kepada Kabupaten Bekasi yakni sekitar 155 Miliar.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi B.N Holik menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan surat dari Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja terkait persetujuan pemisahan aset. Namun, pada intinya adalah di mohonkan agar pemisahan aset ini segera di tindak lanjuti.

“Tadi saya sepintas ngobrol dengan pak mustakim (Demokrat) yang lebih tahu sejarah dari PDAM ini. Dengan pemisahan ini sesungguhnya pembicaraan sudah matang antara eksekutif Kota dan eksekutif Kabupaten, dan dalam hal ini juga sudah melibatkan dua Kejari baik Kota dan Kabupaten artinya angka itu sudah matang.” ujarnya kepada awak media di Gedung DPRD Kab. Bekasi, Senin (01/02/21).

( BARDAN S )