Sabtu, November 27News That Matters

DI DUGA ADANYA PEMALSUAN TANDA TANGAN WARGA BABELAN KOTA MENEMPUH LANGKAH HUKUM

Lintashukum.com – BABELAN KOTA Inspektorat Kabupaten Bekasi meminta keterangan mantan Kaur Keuangan dan sejumlah mantan staf Keuangan di Pemerintahan Desa (Pemdes) Babelan Kota (BalKot), Kecamatan Babelan, terkait proses penganggaran di Pemdes Babelan Kota, Selasa (23/11).
Sebelumnya, Inspektorat juga telah meminta keterangan warga masyarakat yang menerima bantuan BLT-DD di Desa Babelan Kota.Setelah dimintai keterangannya oleh pihak Inspektorat, Mantan Kaur Keuangan Pemdes Babelan Kota, Abdul Khoir, mengungkap adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan LKPJ Tahun 2019 Desa Babelan Kota, dirinya pun sudah menempuh langkah hukum dengan melaporkannya ke pihak Polrestro Bekasi.“Saat saya memberikan keterangan yang pertama di Inspektorat, saya melihat laporan di LKPJ tahun 2019 ada penemuan tanda tangan saya yang dipalsukan, karena bukan saya yang tanda tangan. Saya yakin itu bukan tanda tangan saya. Selama jadi Kaur Keuangan saya enggak pernah tanda tangan di LKPJ. Saya akan menempuh langkah hukum, karena ini kan menjaga nama baik saya juga,” tegasnya kepada para awak media.Khoir juga mengaku telah dimintai keterangan oleh Inspektorat Kabupaten Bekasi terkait adanya laporan dugaan penyimpangan dana tahun 2019 dan 2020 di Pemdes Babelan Kota. Dirinya mengaku tidak pernah dilibatkan dan diikutsertakan dalam perencanaan dan penandatanganan kegiatan. Khoir juga tidak mengetahui kaitan adanya dugaan penyimpangan dalam bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahun 2020.

Senada dengan Khoir, mantan Seksi Keuangan Pemdes Babelan Kota, Murdani, mengaku dirinya tidak mengetahui kegiatan di dalam anggaran tahun 2020 di Desa Babelan Kota, karena tidak pernah dilibatkan dan ditunjuk langsung. Dirinya pun mengaku hanya memberikan keterangan sesuai sepengetahuannya tidak melebar kemana-mana.“Saya baru pertama kali memberikan keterangan kepada Inspektorat. Untuk kedepannya apakah saya akan diminta keterangannya kembali saya belum mendapat informasi,” terangnya.

Sementara mantan Staf Seksi Ekonomi Pemdes Babelan Kota yang lain, Taufik Hidayat, mengaku tidak mengetahui dan terlibat dalam penyelenggaraan pembinaan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp141 juta. Dirinya pun tidak mengetahui adanya silpa anggaran di Desa Babelan Kota.Menanggapi langkah Inspektorat meminta keterangan sejumlah mantan Staf Keuangan di Pemdes Babelan Kota, tokoh masyarakat Desa Babelan Kota, Nur Huda, mengapresiasi para mantan staf keuangan yang telah memberikan keterangan dan menyampaikan kebenaran, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi menuju Desa Babelan Kota yang lebih baik.Disinggung mengenai adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Kasi Keuangan di dalam LKPJ tahun 2019, dirinya mengaku sudah melaporkannya ke pihak Polrestro Bekasi. Namun saat ini sedang ada proses pemeriksaan di Inspektorat, sehingga secara hukum ada kerjasama antara Aparatur Penegak Hukum (APH) dengan Inspektorat.

“Inilah yang saya pikirkan, kok bisa-bisanya seorang Kaur Keuangan tidak pernah diikutsertakan dalam penggunaan anggaran. Itu yang saya sesalkan sekali. Apalagi yang lebih hebatnya lagi tanda tangannya diduga dipalsukan. Inilah celah KKN. Seharusnya para APH bisa bertindak seadil-adilnya demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.Dirinya juga berharap Inspektorat Kabupaten Bekasi bisa bekerja secara profesional, netral dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. “Kalau warga masyarakatnya salah ya tolong ditegur. Tapi kalau Kepala Desanya yang salah ya ditegur. Jadi adil kan,” tandasnya.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *